Sejak 2014 Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual pun meningkat setiap tahun. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada 2017 ada 348.446 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan ditangani. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus.

Maka lahirlah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diinisiasi oleh DPR dan diusulkan pada 2017 lalu. RUU ini kemudian menjadi program legislasi nasional 2018. Namun, pembahasan RUU mandek sekalipun pelbagai kelompok masyarakat mendesak agar RUU ini segera disahkan.

Menjelang masa akhir periode DPR sekarang ini RUU ini ramai dibahas oleh banyak kalangan, ada pro dan kontra.

Jazuli berujar partainya telah memberi masukan sejumlah perubahan, tetapi tak diakomodasi dalam RUU tersebut. “Untuk itu, Fraksi PKS menyatakan dengan tegas menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” kata Jazuli (Tempo Rabu, 6 Februari 2019).

Menurut Jazuli, masukan substansial dari partainya yang tak diakomodasi meliputi perubahan definisi dan cakupan kekerasan seksual, serta perspektif yang menempatkan Pancasila dan nilai agama. Dia menganggap definisi hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual berperspektif liberal. Definisi itu dikritisi Fraksi PKS dengan alasan satu, tidak fokus, melebar ke permasalahan di luar tindak kejahatan seksual seperti pernikahan, kontrasepsi, dan aborsi. Kedua, tidak memberikan batasan mengenai istilah “merendahkan”, padahal kata tersebut cenderung subjektif/relatif sehingga berpotensi disalahgunakan.

Ketiga, memasukkan unsur “hasrat seksual” yang luas yang dapat berimplikasi pada sikap permisif terhadap perilaku seksual yang menyimpang.

Karena itu, PKS mengajukan untuk menggunakan definisi ‘kejahatan seksual’, karena definisi tersebut  lebih fokus kepada perbuatan kejahatan terhadap tubuh dan fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, bahkan kehilangan nyawa.

Seperti menurut pihak yang pro  mengatakan bahwa Ide untuk mendorong lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual lahir dari kenyataan semakin terus meningkatnya angka kekerasan seksual, khususnya yang menimpa perempuan dan anak-anak di Indonesia. Sayangnya kenyataan tersebut belum disertai aturan hukum yang mampu memberikan keadilan dan jaminan pemulihan bagi khususnya korban kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu jalan bagi rakyat Indonesia untuk melaksanakan Pancasila, baik sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa maupun sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Semangat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah memanusiakan manusia, yang juga menjadi inti dari nilai-nilai agama dan kepercayaan di Indonesia. Semua agama dan kepercayaan memiliki visi untuk menjadikan manusia sebagai makhluk Tuhan yang menghargai dan menghormati hak manusia lainnya. Misalkan, agama Islam menjunjung tinggi prinsip rahmatanlilalamiin yang didalamnya mengandung makna adil, setara, toleran, non diskriminasi, dan anti kekerasan.

“Satu, penghapusan kekerasan seksual. Dua, mencegah perkawinan anak. Tiga, mencegah KDRT,” ujar peserta deklarasi dipimpin pengelola Pesantren Pondok Jambu, Masriyah Amva.

Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Barat, Darwinih, mengatakan RUU ini harus segera disahkan untuk melindungi para korban kekerasan seksual. “Agar segera RUU-nya disahkan jadi UU. Harapan kami, dengan disahkannya RUU PKS ini maka korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya,” ujarnya kepada VOA.

Kekerasan seksual merupakan kasus kedua tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan, dari total 9.609 kasus kekerasan terhadap perempuan, 41% adalah kekerasan fisik, 31% adalah kekerasan seksual, 15% adalah kekerasan psikis, dan 13% adalah kekerasan ekonomi.

Darwinih menegaskan, fokus RUU P-KS adalah kekerasan seksual yang selama ini belum ada payung hukumnya.

Untuk lebih jelasnya silahkan download RUU PKS ini