sumber ilustrasi: payamuri.com

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1  adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Hasbianto (1999: 191) kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penanganiayaan (abuse) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Dari sisi struktur sosial, KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara garis besar KDRT terjadi karena   pertama, faktor budaya patriarkat. Budaya ini meyakini bahwa`laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas`ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Sering diinterpretasikan  untuk mengontrol dan menguasai istri. Ketiga, pengaruh role mode, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap pasanganya.  Ini merupakan turunan dari teori pembelajaran yang mengatakan penggunaan kekerasan merupakan respons yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri. Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai pada usia dewasa.

Monsour Fakih dalam analisis jender menyatakan persoalan mendasar dari perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah lahirnya ketimpangan relasi dan ketidakadilan. Selain itu, pandangan di masyrakat yang menganggap bahwa laki laki itu kuat dan perempuan lemah, semakin menyuburkan kekerasan di masyarakat. Padahal dalam kenyataannya, bisa saja laki laki lemah dan perempuan lebih kuat dari laki-laki.

Pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Tujuan Undang-Undang tersebut pada dasarnya adalah untuk  menghapus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara  untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ditetapkannya undang-undang anti kekerasan ini, setidaknya dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Melindungi korban dari kekerasan tersebut, menindak pelaku yang melakukan kekerasan, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berbagai usaha sosialisasi UU KDRT ini telah dilakukan oleh lembaga lembaga terkait seperti Mahkamah Agung dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan masalah KDRT. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama biasanya menyasar para hakim dan abdi hukum lainnya sehingga mereka menjadi lebih peka dalam menangani kasus yang ada di pengadilan yang berhubungan dengan KDRT. Seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di wilayah Yogyakarta pada tgl 18-19 Maret 2009 yang lalu.

Sosialisasi yang dilakukan biasanya dilakukan dengan melaksanakan workshop, ceramah  yang melibatkan perwakilan- perwakilan dari komunitas tertentu, seperti organisasi perempuan baik dari organisasi keagamaan maupun umum.

sumber ilustrasi: payamuri.com

Namun upaya sosialisasi dan edukasi undang-undang tersebut masih lambat dan minim, bahkan banyak aparat penegak hukum yang masih enggan memahami substansi penting dari UU PKDRT. Anggota Komisi Delapan DPR RI Ledia Hanifa Amalia menyatakan sosialisasi undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih lemah. Ledia menyatakan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur larangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini mengakibatkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga merajalela. Kaum perempuan yang sering menjadi korban KDRT seharusnya berusaha mencari informasi tentang undang-undang ini.

Perempuan, yang selama ini sering menjadi korban KDRT perlu mengetahui tentang KDRT. Selain itu, pengetahuan yang didapat perempuan sebaiknya bisa mengubah persepsi mereka terhadap KDRT sehingga mereka bisa lebih peka dan tanggap jika mengalami atau menyaksikan kejadian KDRT di lingkungannya.  Dengan demikian, persepsi dan pengetahuan perempuan tentang KDRT diharapkan mampu mengurangi kasus KDRT yang terjadi di masyarakat.

UU Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat di download disini